Path: Top Books Setiyono

Kejahatan korporasi : analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia

ISBN: 979-3323-43-4
Book from JIPTUNMERPP / 2009-09-02 00:40:16
Oleh : Setiyono, Faculty_of_Law_-_Merdeka_University_Malang
Dibuat : 2005-06-01, dengan 0 file

Keyword : korporasi, kejahatan korporasi,
Subjek : COMMERCIAL CRIMES, WHITE COLLAR CRIMES
Nomor Panggil (DDC) : 364.168

Perilaku penyimpangan (kejahatan) korporasi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum (pidana). Kedudukan korporasi yang demikian berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit). Persoalan pertanggungjawaban akan muncul ketika aktivitas-aktivitas korporasi tersebut terbukti sebagai perbuatan yang dapat dipidanan (strafbaar feit). Siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut? Apakah pengurus sebagai personal alamiah, atau korporasi yang menerima keuntungan, ataukah kedua-duanya pengurus dan korporasi? Disamping itu, jenis sanksi apakah yang tepat bagi perilaku kejahatan korporasi tersebut?


Penjatuhan saksi pidana penjara terhadap pengurus saja tidak mampu menghentikan perilaku kejahatan korporasi. Pemberian sanksi keperdataan dalam bentuk ganti rugi atau sanksi pidana denda "yang tidak sangat berat" akan membenarkan ungkapan crime does pay (membayar untuk melakukan kejahatan). Tampaknya, pemberian sanksi administratif lebih mampu menekan perilaku kejahatan korporasi, misalnya pencabutan izin usaha. Akan tetapi, sanksi tersebut akan menimbulkan social impact yang sangat besar, misalnya masalah tenaga kerja.


Mengingat karakter kejahatan korporasi yang demikian kompleks dan keterbatasan kemampuan jenis-jenis yang ada dalam hukum positif, buku ini menawarkan model penanggulangan kejahatan korporasi secara integratif antara sarana penal dengan sarana non penal. Disamping untuk kalangan mahasiswa fakultas hukum, buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh para praktisi hukum maupun kalangan akademisi.

Deskripsi Alternatif :

Perilaku penyimpangan (kejahatan) korporasi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum (pidana). Kedudukan korporasi yang demikian berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit). Persoalan pertanggungjawaban akan muncul ketika aktivitas-aktivitas korporasi tersebut terbukti sebagai perbuatan yang dapat dipidanan (strafbaar feit). Siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut? Apakah pengurus sebagai personal alamiah, atau korporasi yang menerima keuntungan, ataukah kedua-duanya pengurus dan korporasi? Disamping itu, jenis sanksi apakah yang tepat bagi perilaku kejahatan korporasi tersebut?


Penjatuhan saksi pidana penjara terhadap pengurus saja tidak mampu menghentikan perilaku kejahatan korporasi. Pemberian sanksi keperdataan dalam bentuk ganti rugi atau sanksi pidana denda "yang tidak sangat berat" akan membenarkan ungkapan crime does pay (membayar untuk melakukan kejahatan). Tampaknya, pemberian sanksi administratif lebih mampu menekan perilaku kejahatan korporasi, misalnya pencabutan izin usaha. Akan tetapi, sanksi tersebut akan menimbulkan social impact yang sangat besar, misalnya masalah tenaga kerja.


Mengingat karakter kejahatan korporasi yang demikian kompleks dan keterbatasan kemampuan jenis-jenis yang ada dalam hukum positif, buku ini menawarkan model penanggulangan kejahatan korporasi secara integratif antara sarana penal dengan sarana non penal. Disamping untuk kalangan mahasiswa fakultas hukum, buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh para praktisi hukum maupun kalangan akademisi.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiFaculty_of_Law_-_Merdeka_University_Malang
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: Ambarwati