Path: Top Research Report S1-Law Departement_of_Law_Science 2000

Penyelesaian sengketa perwakafan tanah milik (studi kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang)

Research Report from JIPTUNMERPP / 2008-01-14 08:04:33
Oleh : H.M. Ridwan Effendy, SH, Faculty of Law - Merdeka University Malang
Dibuat : 2000-02-28, dengan file

Keyword : Perwakafan, tanah, sengketa

Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa Kabupaten Malang memiliki beberapa sengketa/ masalah perwakafan tanah milik. Dalam perwakafan tanah milik ini telah menimbulkan sengketa/ konflik, terutama di daerah pedesaan dan Kecamatan dimana peneliti melakukan penelitian karena terjadi adanya penyimpangan serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta penyimpangan terhadap ikrar dan tujuan wakaf semula.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini telah di rumuskan, pertama ketentuan apa yang digunakan dalam perwakafan tanah milik sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977. Kedua, Bagaimana prosedur perwakafan tanah milik sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, Ketiga, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa perwakafan tanah milik, Keempat, Bagaimana cara-cara menyelesaikan sengketa perwakafan tanah milik di kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menerjemahkan dan memberikan makna terhadap gejala-gejala yang di
kaji dengan menggunakan metode Studi Kasus.
Kasus-kasus Perwakafan Tanah Milik yang terjadi pada empat kecamatan dan 4 desa di Kabupaten Malang, dengan menggunakan tehnik purposive, yaitu, berdasarkan atas pertimbangan khusus dari peneliti, misalnya ada dokumen transaksi jual beli terhadap tanah wakaf, dan perjanjian tukar
menukar terhadap tanah wakaf, dan ada tanah wakaf dihibahkan.
Pola-pola penyelesalan kasus-kasus perwakafan tanah milik ini sangat bervariasi dan tergantung pada Jenis kasusnya, seperti dengan pola formal dan pola non formal.
Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik di Kabupaten Malang yang menjadi kasus di picu oleh sebab-sebab yang sangat bervariasi sesuai dengan jenis kasusnya, seperti adanya penyimpangan dan pelanggaran peraturan dan ketentuan perwakafan tanah milik, karena ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan masalah tanah, memiliki makna ekonomi dan keluarga.
Dari hasil penelitian dan pembahasannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kabupaten Dati II Malang sebetulnya sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada 4 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Malang yaitu desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung, desa Kromengan Kecamatan Kromengan, desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, dan desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo. Masing-masing desa tersebut telah melakukan penyimpangan/ pelanggaran terhadap keberadaan tanah wakaf antara lain tanah wakaf dihibahkan, dijual, dan diadakan tukar - menukar tanpa meialui prosedur yang benar.
Oleh karena itu agar pemerintah dalam hal ini, Departemen Agama selalu mengadakan pengawasan secara ketat serta mengadakan pembinaan secara rutin terhadap keberadaan perwakafan tanah milik yang dikelola oleh Nadzlr dan bila perlu di bentuk tim penertiban perwakafan tanah milik, demi kelestarian dan keselamatan perwakafan tanah milik dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan masyarakat, bila perlu pelaku pelanggaran terhadap tanah wakaf harus ditindak tegas sesuai dengan hukwn, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Deskripsi Alternatif :

Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa Kabupaten Malang memiliki beberapa sengketa/ masalah perwakafan tanah milik. Dalam perwakafan tanah milik ini telah menimbulkan sengketa/ konflik, terutama di daerah pedesaan dan Kecamatan dimana peneliti melakukan penelitian karena terjadi adanya penyimpangan serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta penyimpangan terhadap ikrar dan tujuan wakaf semula.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini telah di rumuskan, pertama ketentuan apa yang digunakan dalam perwakafan tanah milik sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977. Kedua, Bagaimana prosedur perwakafan tanah milik sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, Ketiga, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa perwakafan tanah milik, Keempat, Bagaimana cara-cara menyelesaikan sengketa perwakafan tanah milik di kabupaten Daerah Tingkat II Malang.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menerjemahkan dan memberikan makna terhadap gejala-gejala yang di
kaji dengan menggunakan metode Studi Kasus.
Kasus-kasus Perwakafan Tanah Milik yang terjadi pada empat kecamatan dan 4 desa di Kabupaten Malang, dengan menggunakan tehnik purposive, yaitu, berdasarkan atas pertimbangan khusus dari peneliti, misalnya ada dokumen transaksi jual beli terhadap tanah wakaf, dan perjanjian tukar
menukar terhadap tanah wakaf, dan ada tanah wakaf dihibahkan.
Pola-pola penyelesalan kasus-kasus perwakafan tanah milik ini sangat bervariasi dan tergantung pada Jenis kasusnya, seperti dengan pola formal dan pola non formal.
Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik di Kabupaten Malang yang menjadi kasus di picu oleh sebab-sebab yang sangat bervariasi sesuai dengan jenis kasusnya, seperti adanya penyimpangan dan pelanggaran peraturan dan ketentuan perwakafan tanah milik, karena ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan masalah tanah, memiliki makna ekonomi dan keluarga.
Dari hasil penelitian dan pembahasannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kabupaten Dati II Malang sebetulnya sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada 4 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Malang yaitu desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung, desa Kromengan Kecamatan Kromengan, desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, dan desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo. Masing-masing desa tersebut telah melakukan penyimpangan/ pelanggaran terhadap keberadaan tanah wakaf antara lain tanah wakaf dihibahkan, dijual, dan diadakan tukar - menukar tanpa meialui prosedur yang benar.
Oleh karena itu agar pemerintah dalam hal ini, Departemen Agama selalu mengadakan pengawasan secara ketat serta mengadakan pembinaan secara rutin terhadap keberadaan perwakafan tanah milik yang dikelola oleh Nadzlr dan bila perlu di bentuk tim penertiban perwakafan tanah milik, demi kelestarian dan keselamatan perwakafan tanah milik dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan masyarakat, bila perlu pelaku pelanggaran terhadap tanah wakaf harus ditindak tegas sesuai dengan hukwn, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiF
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: