Path: Top Research Report Diploma_3_of_Finance_and_Banking 1999

Studi analisis lembaga dana dan keuangan pedesaan dalam meningkatkan pendapatan usaha sektor informal di Kecamatan Pare Kediri

Research Report from JIPTUNMERPP / 2008-01-14 08:04:33
Oleh : Sugeng Haryanto, SE. , Eko Yuni Prihantoo, SE. , Catur Wahyudi, Drs. MA., Diploma 3 of Finance and Banking - Merdeka University Malang
Dibuat : 1999-03-01, dengan file

Keyword : Keuangan, lembaga dana, pedesaan, pendapatan

Usaha sektor informal merupakan suatu bentuk usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik yang berada di perkotaan, pinggiran maupun pedesaan. Munculnya usaha sektor informal ini selain karena ketidakmampuan seseorang untuk masuk pada sektor pekerjaan formal juga karena memang kondisi perkembangan perekonomian dan keadaan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sektor informal teals mampu menjadi katub pengaman bagi perkembangan angkatan kerja yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Sampai saat ini belum ada batasan yang tegas tentang sektor informal. Aktivitas sektor informal ditandai dengan: a) mudah untuk memasukinya, b) bersumber pada sumber daya lokal, c) usaha milik sendirl, d) operasinya dalam skala kecil, e) padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, f) ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah, g) tidak tersentuh langsung oleh regulasi pemerintah, h) pasarnya bersifat kompetitif.
Dalam pengembangan usaha sektor informal selain dibutuhkan pembinaan manajemen, baik produksi maupun pemasaran serta keuangan juga sangat dibutuhkan adanya suntikan permodalan. Permodalan usaha ini dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman LDKP (bank) maupun pinjaman lainnya.
Pada penelitian ini, yang dilakukan di daerah Kecamatan Pare Kediri menunjukkan bahwa sektor usaha informal telah banyak memanfaatkan keberadaan Lembaga Dana dan Keuangan Pedesaan (LDKP), baik itu BRI Unit Desa, BPR, maupum Bank Pasar yang telah tersebar di Seleruh Kecamatan Pare. Kecamatan Pare merupakan kecamatan yang ada di Kediri yang mempunyai tingkat perkembangan perekonomian yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain, merupakan kecamatan yang ada di Kediri yang mempunyai tingkat perkembangan perekonomian yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain.
Pemanfaatan jasa keuangan dari LDKP oleh usaha sektor informal dilakukan baik untuk permodalan awal maupun untuk penambahan modal usaha. Responden usaha sektor informal ini banyak yang telah memanfaatkan jasa keuangan dari LDKP 16 responden telah memanfaatkan antara 2 sampai 5 tahun dan 14 orang telah memanfaatkan lebih dari 5 tahun. Kondisi demikian tentunya berkaitin dengan keberadaan LDKP yang telah tersebar di pelosok daerah di Kecamatan Pare.
Pinjaman permodalan dari LDKP pada sektor informal dirasakana oleh sektor informal telah mampu meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah dagangan, sarana produksi dan juga jumlah produksi. Walaupun dari pemanfaatan pinjaman modal dari LDKP temyata
tidak semuanya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan lain, yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan usaha. Pemanfaatan tersebut antara lain untuk belanja rumaah tangga dan juga mencukupi biaya pendidikan anak, dan bahkan ada yang digunakan untuk menambah kebutuhan untuk hajatan. Kondisi demikian dimungkinan karena memang sektor ini kurang mampu melakukan perenca-naan usaha yang baik. 1-lal ini te-rcer-min antara lain, i-nercka rata-rata tidak. tahu berada k-,ebutuhan modal usahanya.
Dengan Pemanfaatan LDKP oleh sektor informal ini tentunya diharapkan akan mampu mengurangi ketergantungan sektor ini pada sistem rentenir yang banyak terjadi di daerah Pare dan daerah lainnya. Peningkatan pemanfaatan I,DKP antara lain tidak terlepas dari pola pelayanan yang dikembangkan untuk beberapa LDKP terutama BPR dalam memasarkan produknya pada masyarakat pedesaan. Seperti yang dilakukan oleh BPR Hamindo Nata Makmur untuk penyaluran kreditnya mereka membentuk Kelompok saha Bersama (KUB). KUB ini merupakan suatu wadah untuk berhubungan antara BPR dengan masyarakat yang membutuhkan. KLJB ini tidak hanya sebagai tempat penyaluran kredit tetapi juga berfungsi mewadahi bagi anggota yang hendak menabung. Sehingga KUB ini mampu mengarahkan masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif
Dalam penyaluran kredit secara umum antara BPT dengan BRI Udes sebenarnya hampir sama, tetapi BPR cenderung lebih longgar. Hal ini bukan berarti untuk pengamanan resiko BPR mengabaikan BPR untuk mengamankan resiko memang bukan utama bertitik tolak dari Jaminan akan tetapi BPR cenderung dengan membina hubungan yang mesra antara bank dengan nasabah sebagai pengamannya.
Deiigan termanfaatkannya jasa keuangan dari LDKP ini oleh usaha sektor informal dan usaha rakyat kecil lainnya tentunya diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi Alternatif :

Usaha sektor informal merupakan suatu bentuk usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik yang berada di perkotaan, pinggiran maupun pedesaan. Munculnya usaha sektor informal ini selain karena ketidakmampuan seseorang untuk masuk pada sektor pekerjaan formal juga karena memang kondisi perkembangan perekonomian dan keadaan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sektor informal teals mampu menjadi katub pengaman bagi perkembangan angkatan kerja yang setiap tahun terus mengalami peningkatan.
Sampai saat ini belum ada batasan yang tegas tentang sektor informal. Aktivitas sektor informal ditandai dengan: a) mudah untuk memasukinya, b) bersumber pada sumber daya lokal, c) usaha milik sendirl, d) operasinya dalam skala kecil, e) padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, f) ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah, g) tidak tersentuh langsung oleh regulasi pemerintah, h) pasarnya bersifat kompetitif.
Dalam pengembangan usaha sektor informal selain dibutuhkan pembinaan manajemen, baik produksi maupun pemasaran serta keuangan juga sangat dibutuhkan adanya suntikan permodalan. Permodalan usaha ini dapat berasal dari modal sendiri, pinjaman LDKP (bank) maupun pinjaman lainnya.
Pada penelitian ini, yang dilakukan di daerah Kecamatan Pare Kediri menunjukkan bahwa sektor usaha informal telah banyak memanfaatkan keberadaan Lembaga Dana dan Keuangan Pedesaan (LDKP), baik itu BRI Unit Desa, BPR, maupum Bank Pasar yang telah tersebar di Seleruh Kecamatan Pare. Kecamatan Pare merupakan kecamatan yang ada di Kediri yang mempunyai tingkat perkembangan perekonomian yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain, merupakan kecamatan yang ada di Kediri yang mempunyai tingkat perkembangan perekonomian yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain.
Pemanfaatan jasa keuangan dari LDKP oleh usaha sektor informal dilakukan baik untuk permodalan awal maupun untuk penambahan modal usaha. Responden usaha sektor informal ini banyak yang telah memanfaatkan jasa keuangan dari LDKP 16 responden telah memanfaatkan antara 2 sampai 5 tahun dan 14 orang telah memanfaatkan lebih dari 5 tahun. Kondisi demikian tentunya berkaitin dengan keberadaan LDKP yang telah tersebar di pelosok daerah di Kecamatan Pare.
Pinjaman permodalan dari LDKP pada sektor informal dirasakana oleh sektor informal telah mampu meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah dagangan, sarana produksi dan juga jumlah produksi. Walaupun dari pemanfaatan pinjaman modal dari LDKP temyata
tidak semuanya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan lain, yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan usaha. Pemanfaatan tersebut antara lain untuk belanja rumaah tangga dan juga mencukupi biaya pendidikan anak, dan bahkan ada yang digunakan untuk menambah kebutuhan untuk hajatan. Kondisi demikian dimungkinan karena memang sektor ini kurang mampu melakukan perenca-naan usaha yang baik. 1-lal ini te-rcer-min antara lain, i-nercka rata-rata tidak. tahu berada k-,ebutuhan modal usahanya.
Dengan Pemanfaatan LDKP oleh sektor informal ini tentunya diharapkan akan mampu mengurangi ketergantungan sektor ini pada sistem rentenir yang banyak terjadi di daerah Pare dan daerah lainnya. Peningkatan pemanfaatan I,DKP antara lain tidak terlepas dari pola pelayanan yang dikembangkan untuk beberapa LDKP terutama BPR dalam memasarkan produknya pada masyarakat pedesaan. Seperti yang dilakukan oleh BPR Hamindo Nata Makmur untuk penyaluran kreditnya mereka membentuk Kelompok saha Bersama (KUB). KUB ini merupakan suatu wadah untuk berhubungan antara BPR dengan masyarakat yang membutuhkan. KLJB ini tidak hanya sebagai tempat penyaluran kredit tetapi juga berfungsi mewadahi bagi anggota yang hendak menabung. Sehingga KUB ini mampu mengarahkan masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif
Dalam penyaluran kredit secara umum antara BPT dengan BRI Udes sebenarnya hampir sama, tetapi BPR cenderung lebih longgar. Hal ini bukan berarti untuk pengamanan resiko BPR mengabaikan BPR untuk mengamankan resiko memang bukan utama bertitik tolak dari Jaminan akan tetapi BPR cenderung dengan membina hubungan yang mesra antara bank dengan nasabah sebagai pengamannya.
Deiigan termanfaatkannya jasa keuangan dari LDKP ini oleh usaha sektor informal dan usaha rakyat kecil lainnya tentunya diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiD
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: