GDL

Jurnal Ekonomi, Tahun 5, Nomor 3, Oktober 2001
Journal from JIPTUNMERPP / 2008-01-09 09:44:47
Oleh : Maxion Sumtaky, Faculty of Economics - Merdeka University Malang
Dibuat : 2001-10-01, dengan file

Keyword : Akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, good governance

Perubahan mendasar sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi di mana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur, menggali potensinya masing-masing serta memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut mengharuskan pula adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan accountable sesuai tuntutan reformasi menuju terwujudnya good governance. Pengelolaan keuangan dengan sistem baru diharapkan antara lain dengan menggunakan sistem double entry dan dasar akrual modifikasi menggantikan sistem lama cash basis dan single entry.

Deskripsi Alternatif :

Perubahan mendasar sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi di mana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur, menggali potensinya masing-masing serta memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Konsekuensi logis dari perubahan tersebut mengharuskan pula adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan accountable sesuai tuntutan reformasi menuju terwujudnya good governance. Pengelolaan keuangan dengan sistem baru diharapkan antara lain dengan menggunakan sistem double entry dan dasar akrual modifikasi menggantikan sistem lama cash basis dan single entry.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	JIPTUNMERPP
Organisasi	F
Nama Kontak	Dra. Wiwik Supriyanti, SS
Alamat	Jl. Terusan Halimun 11 B
Kota	Malang
Daerah	Jawa Timur
Negara	Indonesia
Telepon	0341-563504
Fax	0341-563504
E-mail Administrator	perpus@unmer.ac.id
E-mail CKO	wsupriyanti@yahoo.com