Path: Top Research Report S1-Law Departement_of_Law_Science 2017

PENERAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Research Report from JIPTUNMERPP / 2017-08-21 09:45:27
Oleh : RISKI FEBRIA NURITA, Faculty of Law Merdeka University Malang (rizki.febria@unmer.ac.id)
Dibuat : 2017-01-31, dengan file

Keyword : E-Government,Good Governance,Perizinan
Url : http://drive.google.com/file/d/0B0uNqoBLtJGvbG4tMEVUZ0dSY2M/view?usp=sharing

E-Government di Indonesia mulai dibahas sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. E-Government sendiri dikembangkan akibat adanya tuntutan global dalam bidang teknologi dan informasi serta mengalami perubahan-perubahan yang kompleks dalam berbagai kehidupan Bangsa dan Negara menuju masyarakat informasi. Hal-hal tersebut diatas diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang KIP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang ITE . Begitupula di Kota Malang e-Government telah diterapkan oleh pemerintah kota Malang khususnya dalam bidang perizinan yang memang sangat dekat dengan masyarakat di Kota Malang , namun terdapat 3 faktor yang menjadi permasalahan di kota Malang terkait dengan e-Government dalam bidang Perizinan yaitu : sebagian besar masyarakat kota Malang masih banyak yang melakukan pelanggaran, sebagian besar masyarakat Kota Malang masih banyak yang belum mengetahui apakah layanan e-Government itu dan banyak yang belum memanfaatkan layanan tersebut, website layanan e-Government Badan Perizinan tidak selalu update. Ketiga faktor tersebut terjadi karena dari segi pengaturan terjadi ketidaklengkapan hukum. yang mengatur mengenai layanan e-Government di dalam Peraturan Walikota Malang , selama ini hanya sebatas mengatur mengenai layanan keterbukaan informasi publik saja namun tidak mengatur mengenai optimalisasi transaksi pelayanan publik melalui layanan e-Government.

Deskripsi Alternatif :

E-Government di Indonesia mulai dibahas sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. E-Government sendiri dikembangkan akibat adanya tuntutan global dalam bidang teknologi dan informasi serta mengalami perubahan-perubahan yang kompleks dalam berbagai kehidupan Bangsa dan Negara menuju masyarakat informasi. Hal-hal tersebut diatas diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang KIP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang ITE . Begitupula di Kota Malang e-Government telah diterapkan oleh pemerintah kota Malang khususnya dalam bidang perizinan yang memang sangat dekat dengan masyarakat di Kota Malang , namun terdapat 3 faktor yang menjadi permasalahan di kota Malang terkait dengan e-Government dalam bidang Perizinan yaitu : sebagian besar masyarakat kota Malang masih banyak yang melakukan pelanggaran, sebagian besar masyarakat Kota Malang masih banyak yang belum mengetahui apakah layanan e-Government itu dan banyak yang belum memanfaatkan layanan tersebut, website layanan e-Government Badan Perizinan tidak selalu update. Ketiga faktor tersebut terjadi karena dari segi pengaturan terjadi ketidaklengkapan hukum. yang mengatur mengenai layanan e-Government di dalam Peraturan Walikota Malang , selama ini hanya sebatas mengatur mengenai layanan keterbukaan informasi publik saja namun tidak mengatur mengenai optimalisasi transaksi pelayanan publik melalui layanan e-Government.


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiF
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: Wiwik Supriyanti, Dra. SS.