Path: Top

Pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan
(Studi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Undergraduate Theses from JIPTUNMERPP / 2008-01-14 08:05:14
Oleh : Yusuf Bagus Setiawan , NPK : 01.10.0212, Faculty_of_Law_-_Merdeka_University_Malang
Dibuat : 2005-02-01, dengan file

Keyword : Jaksa penuntut umum, tindak pidana pembunuhan

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa di era reformasi ini, disamping kemajuan jaman yang menghasilkan dampak positif bagi manusia terutama pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, namun ternyata juga menimbulkan dampak negatif yang cukup berimbang atau bahkan cukup besar bagi kehidupan manusia, di tandai dengan semakin marang dan berkembangnya kejahatan terutama kejahatan terhadap nyawa atau biasa disebut dengan pembunuhan.
Oleh karena itu, maka tugas dari para penegak hukum atau para pelaksana hukum baik itu jaksa, hakim, pembela dan petugas pemasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Dan tugas yang paling berat adalah dipegang oleh jaksa penuntut umum dalam penangannannya, karena terlibat langsung mulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan.
Dan untuk tahap penuntutan sendiri, adalah menjadi tugas penuntut umum, sedangkan jaksa hanya berwenang sampai dengan tahap pra penuntutan saja. Pada tahap penuntutan, seorang jaksa penuntut umum diwajibkan untuk membuat surat tuntutan dan juga memberikan tuntutan pidana bagi terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan. Lantas seperti apakah pertimbangan yang diberikan dalam menentukan tuntutannya?. Dan apa sajakah hambatan dan upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan tersebut?.
Dari kedua pertanyaan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian ke kejaksaan negeri kota malang guna mendapatkan data dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut.
Dan dari hasil penelitian tersebut, kemudian penulis menguraikannya kedalam skripsi ini, dan dapat disimpulkan bahwa: pada dasarnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini adalah tergantung pada dua macam hal yaitu:
1. Hal- hal yang memberatkan,
2. Hal- hal yang meringankan.
Keduanya adalah merupakan hasil pemeriksaan penuntut umum di muka sidang, baik pada terdakwa (latar belakangnya), saksi- saksi, alat bukti, korban atau keluarga korban (latar belakang), maupun juga mengenai kasus posisinya atau latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan apabila hal- hal yang memberatkan terdakwa lebih besar penilaiannya dari pada hal- hal yang meringankan, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya adalah lebih tinggi, namun apabila hal- hal yang meringankan terdakwanya lebih besar penilaiannya dari pada hal- hal yang memberatkan terdakwa, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya adalah lebih rendah, dan apabila hal- hal yang meringankan tidak ada atau mungkin sangat minim sekali penilaiannya, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya bagi terdakwa adalah maksimal sesuai pasal 338 KUHP yaitu selama- lamanya 15 tahun pidana penjara.
Sedangkan untuk hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan adalah sebagai berikut:
1. Terdakwa mungkir. Dan upaya yang dilakukan adalah bahwa penuntut umum harus bertindah secara yuridis, yaitu dengan mengajukan saksi- saksi, barang bukti dan juga alat bukti yang ada.
2. Keterangan saksi di depan sidang pengadilan berbeda dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik. Maka penuntut umum berupaya dengan memanggil penyidik yang melakukan penyidikan untuk mempertanggung jawabkan kebenaran keterangan saksi tersebut.
3. Alat bukti yang diajukan kurang. Dan upaya yang dilakukan adalah mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk melengkapi kekurangannya, atau apabila memang sangat minim alat bukti yang ada maka penuntut umum mengembalikan atau menolak perkara dengan alasan kurangnya alat bukti atau pelakukan penghentian penuntutan.
4. Pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Biasanya hambatan yang seperti ini dalam praktek jarang sekali terjadi, karena jaksa penuntut umum sebelem mengajukan perkara ke pengadilan benar- benar meneliti dengan secermat mungkin mengenai wilayah hukum dari perkara tersebut.
5. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan dengan memanggil terdakwa secara sah sesuai dengan pasal 145 dan 146 ayat (1) KUHAP.
Dari kesimpulan atas uraian pembahasan permasalahan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yang salah satunya adalah bahwa para saksi hendaknya mengikuti prosedur hukum yang ada baik itu dalam memberikan keterangan secara jelas dan dan benar, juga menghadiri persidangan sesuai dengan surat panggilan yang telah diterimanya, begitu pula dengan terdakwanya agar proses persidangannya cepat selesai dan segera diputus oleh majelis hakim. Dengan demikian tercipta penegakan hukum dan keadilan hukum di Indonesia ini.

Deskripsi Alternatif :

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa di era reformasi ini, disamping kemajuan jaman yang menghasilkan dampak positif bagi manusia terutama pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, namun ternyata juga menimbulkan dampak negatif yang cukup berimbang atau bahkan cukup besar bagi kehidupan manusia, di tandai dengan semakin marang dan berkembangnya kejahatan terutama kejahatan terhadap nyawa atau biasa disebut dengan pembunuhan.
Oleh karena itu, maka tugas dari para penegak hukum atau para pelaksana hukum baik itu jaksa, hakim, pembela dan petugas pemasyarakatan harus lebih ekstra lagi dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Dan tugas yang paling berat adalah dipegang oleh jaksa penuntut umum dalam penangannannya, karena terlibat langsung mulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan.
Dan untuk tahap penuntutan sendiri, adalah menjadi tugas penuntut umum, sedangkan jaksa hanya berwenang sampai dengan tahap pra penuntutan saja. Pada tahap penuntutan, seorang jaksa penuntut umum diwajibkan untuk membuat surat tuntutan dan juga memberikan tuntutan pidana bagi terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan. Lantas seperti apakah pertimbangan yang diberikan dalam menentukan tuntutannya?. Dan apa sajakah hambatan dan upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan tersebut?.
Dari kedua pertanyaan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian ke kejaksaan negeri kota malang guna mendapatkan data dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut.
Dan dari hasil penelitian tersebut, kemudian penulis menguraikannya kedalam skripsi ini, dan dapat disimpulkan bahwa: pada dasarnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini adalah tergantung pada dua macam hal yaitu:
1. Hal- hal yang memberatkan,
2. Hal- hal yang meringankan.
Keduanya adalah merupakan hasil pemeriksaan penuntut umum di muka sidang, baik pada terdakwa (latar belakangnya), saksi- saksi, alat bukti, korban atau keluarga korban (latar belakang), maupun juga mengenai kasus posisinya atau latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan apabila hal- hal yang memberatkan terdakwa lebih besar penilaiannya dari pada hal- hal yang meringankan, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya adalah lebih tinggi, namun apabila hal- hal yang meringankan terdakwanya lebih besar penilaiannya dari pada hal- hal yang memberatkan terdakwa, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya adalah lebih rendah, dan apabila hal- hal yang meringankan tidak ada atau mungkin sangat minim sekali penilaiannya, maka penuntut umum menentukan tuntutan pidananya bagi terdakwa adalah maksimal sesuai pasal 338 KUHP yaitu selama- lamanya 15 tahun pidana penjara.
Sedangkan untuk hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan adalah sebagai berikut:
1. Terdakwa mungkir. Dan upaya yang dilakukan adalah bahwa penuntut umum harus bertindah secara yuridis, yaitu dengan mengajukan saksi- saksi, barang bukti dan juga alat bukti yang ada.
2. Keterangan saksi di depan sidang pengadilan berbeda dengan keterangan yang diberikan kepada penyidik. Maka penuntut umum berupaya dengan memanggil penyidik yang melakukan penyidikan untuk mempertanggung jawabkan kebenaran keterangan saksi tersebut.
3. Alat bukti yang diajukan kurang. Dan upaya yang dilakukan adalah mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk melengkapi kekurangannya, atau apabila memang sangat minim alat bukti yang ada maka penuntut umum mengembalikan atau menolak perkara dengan alasan kurangnya alat bukti atau pelakukan penghentian penuntutan.
4. Pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Biasanya hambatan yang seperti ini dalam praktek jarang sekali terjadi, karena jaksa penuntut umum sebelem mengajukan perkara ke pengadilan benar- benar meneliti dengan secermat mungkin mengenai wilayah hukum dari perkara tersebut.
5. Terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan dengan memanggil terdakwa secara sah sesuai dengan pasal 145 dan 146 ayat (1) KUHAP.
Dari kesimpulan atas uraian pembahasan permasalahan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yang salah satunya adalah bahwa para saksi hendaknya mengikuti prosedur hukum yang ada baik itu dalam memberikan keterangan secara jelas dan dan benar, juga menghadiri persidangan sesuai dengan surat panggilan yang telah diterimanya, begitu pula dengan terdakwanya agar proses persidangannya cepat selesai dan segera diputus oleh majelis hakim. Dengan demikian tercipta penegakan hukum dan keadilan hukum di Indonesia ini.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiF
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: