Path: Top

Penyidikan tindak pidana hak cipta menurut undang-undang hak cipta
no. 19 tahun 2002 (Studi di Polresta Malang)

Undergraduate Theses from JIPTUNMERPP / 2008-01-14 08:05:14
Oleh : Fransisca Yuniarsih , NPK : 01.10.0023, Faculty_of_Law_-_Merdeka_University_Malang
Dibuat : 2005-02-01, dengan file

Keyword : Hak cipta, Undang-undang hak cipta

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris copyright yang dalam terjemahannya (to) copy berarti menggandakan dan right berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, copyright pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah copyright diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan : "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku"
Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada penciptanya dan bersifat eksklusif. Hak cipta pada dasarnya adalah hak yang lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan, dimana Undang-Undang memberikan pengakuan terhadap hak cipta, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum, sejak ide itu diwujudkan dengan sesuatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar oleh orang lain maka baru bisa disebut sebagai hak cipta.Oleh karena itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui pendaftaran. Pasal 35 UU Hak Cipta menyatakan bahwa ketentuan tentang pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hak Cipta mencakup karya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung.
Tetapi pada saat ini pembajakan kaset, CD, dan VCD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, gugatan terhadap pelanggaran hukum hak cipta secara perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bila melihat pada substansi Undang-Undang Hak Cipta tersebut maka hak-hak pemegang hak cipta cukup terlindungi. Sanksi-sanksi, baik perdata maupun pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta juga dinilai telah memadai. Masalahnya sekarang adalah, apakah Undang-Undang Hak Cipta ini bisa menghentikan pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan kaset, CD, dan VCD hasil bajakan seperti yang diharapkan para pencipta lagu dan produser ?
Atas dasar permasalahan diatas maka tindakan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian akan sangat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana Hak Cipta. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini, dimana sanksi dan kewenangan kepastian penegak hukum sebagai penyidik sudah diatur, maka sangat memberikan arti bagi penyidik baik POLRI dan PNS, dimana dalam hal melakukan tugas dan wewenang selalu berkoordinasi dan berkerjasama dalam pemberantasan tindak pidana Hak Cipta.
Jadi jelas, selama tidak adanya komitmen dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta maka pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan lagu atau film akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Selanjutnya, dengan adanya komitmen yang kuat tadi maka pada akhirnya masyarakat akan semakin menyadari bahwa praktek pembajakan hak cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sama halnya dengan mencuri milik orang lain.

Deskripsi Alternatif :

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris copyright yang dalam terjemahannya (to) copy berarti menggandakan dan right berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, copyright pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah copyright diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan : "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku"
Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada penciptanya dan bersifat eksklusif. Hak cipta pada dasarnya adalah hak yang lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan, dimana Undang-Undang memberikan pengakuan terhadap hak cipta, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum, sejak ide itu diwujudkan dengan sesuatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar oleh orang lain maka baru bisa disebut sebagai hak cipta.Oleh karena itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui pendaftaran. Pasal 35 UU Hak Cipta menyatakan bahwa ketentuan tentang pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hak Cipta mencakup karya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung.
Tetapi pada saat ini pembajakan kaset, CD, dan VCD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, gugatan terhadap pelanggaran hukum hak cipta secara perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bila melihat pada substansi Undang-Undang Hak Cipta tersebut maka hak-hak pemegang hak cipta cukup terlindungi. Sanksi-sanksi, baik perdata maupun pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta juga dinilai telah memadai. Masalahnya sekarang adalah, apakah Undang-Undang Hak Cipta ini bisa menghentikan pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan kaset, CD, dan VCD hasil bajakan seperti yang diharapkan para pencipta lagu dan produser ?
Atas dasar permasalahan diatas maka tindakan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian akan sangat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana Hak Cipta. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini, dimana sanksi dan kewenangan kepastian penegak hukum sebagai penyidik sudah diatur, maka sangat memberikan arti bagi penyidik baik POLRI dan PNS, dimana dalam hal melakukan tugas dan wewenang selalu berkoordinasi dan berkerjasama dalam pemberantasan tindak pidana Hak Cipta.
Jadi jelas, selama tidak adanya komitmen dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta maka pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan lagu atau film akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan bukan hanya terletak pada Undang-Undang Hak Cipta sebagai perangkat hukum, melainkan juga tergantung pada penegakan hukumnya. Selanjutnya, dengan adanya komitmen yang kuat tadi maka pada akhirnya masyarakat akan semakin menyadari bahwa praktek pembajakan hak cipta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sama halnya dengan mencuri milik orang lain.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUNMERPP
OrganisasiF
Nama KontakDra. Wiwik Supriyanti, SS
AlamatJl. Terusan Halimun 11 B
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0341-563504
Fax0341-563504
E-mail Administratorperpus@unmer.ac.id
E-mail CKOwsupriyanti@yahoo.com

Print ...

Kontributor...

  • Editor: